Komisi VI DPR Pastikan Stabilitas Harga Beras

21-05-2018 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto, foto : andri/hr

 

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto pastikan harga pangan ke masyarakat terjangkau, begitupun dengan harga dari produsen ke petani. Hal tersebut diungkapkanya di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN bidang Pangan, Kepala Bulog, dan PTPN di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

 

“Kami ingin memastikan stabilitas harga di bulan Ramadhan sekaligus menjelang Idul Fitri atau Ramadhan. Di sini saya menilai yang terpenting sekarang adalah menjaga harga beras ke konsumen bagus, begitu juga dengan harga dari petani ke produsen bagus. Sehingga petani juga bisa tumbuh dengan baik. Dengan kata lain kita tidak hanya ingin harga ke konsumen atau masyarakat murah tapi malah memberatkan petani, tidak demikian. Kami ingin harga ke masyarakat murah, dan petani pun mendapat harga yang bagus juga,” ujar Dito kepada wartawan di sela-sela rapat.

 

Ungkapan tersebut, lanjut Dito, menyusul informasi dari Kementerian Perdagangan yang akan kembali mengimpor 500 ribu ton beras. Walaupun pada kesempatan yang sama dijelaskan Kepala Bulog Budi Waseso bahwa ketahanan pangan bangsa kita saat ini terbilang cukup. Bahkan Bulog juga sempat mengungkapkan akan memberikan cadangan.

 

“Tadi kami sudah mempertanyakan mengenai cadangan. Cadangan itu mudah-mudahan sudah realtime. Sehingga tidak ada perbedaan antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan maupun Bulog terkait masalah beras,” ungkapnya.

 

Pada kesempatan itu Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyinggung masalah kualitas dari beras impor yang konon memiliki kualitas bagus, tapi ternyata tidak bisa diserap oleh masyarakat karena terkait selera masyarakat yang berbeda. (ayu/sc)

 

 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...